PENGUMUMAN ADDENDUM II
  1. Pada tanggal 7 September 2016 tahap pencairan (tahap 2 berwarna hijau) pada Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (sidbankum.bphn.go.id) akan dikunci / locked.
  2. Penguncian / lock system dilakukan selama 2 X 24 jam guna pengalihan anggaran dari OBH yang belum aktif ke OBH yang aktif.
  3.  Adendum II dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    • Adendum didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap laporan pelaksanaan dan serapan anggaran bantuan hukum tiap Organisasi Bantuan Hukum.
    • Adendum II dilakukan terhadap OBH yang serapan anggarannya telah mencapai atau sama dengan 70% dari anggaran yang disediakan (aktif) dengan cara pengalihan alokasi anggaran dari OBH yang serapan anggarannya kurang dari 70% dari anggaran yang disediakan (belum/tidak aktif);
    • Anggaran OBH yang serapannya kurang dari 70% sebagaimana dimaksud pada huruf b dialihkan kepada OBH yang aktif dengan membagi habis seluruh anggaran yang tersedia kepada organisasi bantuan hukum yang aktif;
    • Serapan anggaran 70% sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diperhitungkan dari alokasi anggaran setelah dilakukannya addendum I pada Triwulan II;
  4. Pengalihan anggaran dari OBH yang serapannya kurang dari 70% sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c mempertimbangkan juga tahapan persidangan atau tahapan lanjutan dari tahapan litigasi yang telah dilaporkan sebelumnya melalui sidbankum dan masih dalam proses pencairan.
Surat Edaran tentang Mekanisme Perjanjian Tambahan/Adendum Kontrak Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2016
Hati-hati terhadap penipuan

Hati-hati terhadap penipuan dalam bentuk undangan seminar/pelatihan yang mengatasnamakan Kemenkumham RI

SURAT EDARAN TENTANG PERCEPATAN SERAPAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2016

Surat Edaran Kepala BPHN Nomor PHN.HN.03.03-26 Tahun 2016 tentang Percepatan Serapan Anggaran dan Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2016

dapat diunduh disini https://drive.google.com/open?id=0BzJ9gUe2vdmMOU1QOGJHcEwtN1E

PERJANJIAN KERJA SAMA BPHN-MA-KEJAKSAAN-KEMENDES

Buka link di bawah ini untuk mengunduh PKS

 

https://drive.google.com/open?id=0BzJ9gUe2vdmMRmNmZV9TaU0wVFk

MoU Menteri Hukum dan HAM RI dengan Instransi Terkait
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI/AKREDITASI DAN AKREDITASI ULANG ORGANISASI BANTUAN HUKUM SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN PERIODE TAHUN 2016 S.D. 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018, bersama ini diumumkan hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2016 s.d. 2018.

  1. Organisasi Bantuan Hukum yang lulus harus melakukan penandatanganan kontrak dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang di dalam kontrak;

  2. Apabila pada setiap tahun anggaran periode tahun 2016 s.d. 2018 tidak memenuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak atau bahkan tidak melakukan penandatanganan kontrak, maka Organisasi Bantuan Hukum dimaksud dapat ditinjau kembali mengenai status akreditasinya.

KEPMEN: https://drive.google.com/open?id=0BzeKuzjrYh_7eEVsSDBBY1BTT2M

LAMPIRAN KEPMEN: https://drive.google.com/open?id=0BzeKuzjrYh_7Sk1yRnZibmpGVlE

Pengumuman Toleransi Waktu Pengisian Data Bagi OBH Baru
Sehubungan dengan banyaknya Organisasi Bantuan Hukum yang belum melakukan "KIRIM DATA" atau belum melengkapi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi pada Aplikasi Sidbankum hingga waktu penutupan registrasi tanggal 20 November 2015, maka diberikan toleransi waktu terhadap perihal tersebut.Toleransi waktu dimaksud diberikan hingga tanggal 27 November 2015. Selama waktu toleransi, Organisasi Bantuan Hukum wajib melengkapi persyaratan dimaksud melalui Aplikasi Sidbankum. Apabila sampai tanggal 27 November 2015 Organisasi Bantuan Hukum tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka Organisasi Bantuan Hukum tersebut dinyatakan gugur.Demikian Pengumuman ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.
​PENGUMUMAN AKREDITASI ULANG ORGANISASI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2013-2015

Kementerian Hukum dan HAM R.I. membuka pelaksanaan Akreditasi Ulang bagi Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi periode tahun 2013 – 2015 untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2016 – 2018.

 

PERSYARATAN

1.     Berbadan Hukum;

2.     Aktivasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (sidbankum.bphn.go.id);

3.     Memiliki Data/Profile Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terbaru.

 

TATA CARA AKREDITASI ULANG

1.     Melakukan aktivasi sidbankum melalui website sidbankum.bphn.go.id;

2.     Melakukan pembaruan data Pelaksana Bantuan Hukum melalui aplikasi sidbankum;

3.     Bagi OBH yang sudah melakukan aktivasi sidbankum, cukup melakukan pembaruan data Pelaksana Bantuan Hukum;

4.     Informasi lebih lanjut dapat dibaca dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor                                                         Tentang Akreditasi Ulang  Organisasi Bantuan Hukum Periode Tahun 2013- 2015 (OBH Lama) Untuk Menjadi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 – 2018.                          

 

WAKTU DAN TEMPAT AKREDITASI ULANG

Akreditasi Ulang dilakukan mulai tanggal 9 November sampai dengan 27 November 2015.

 

 

NB: informasi lebih lanjut, telepon (021) 8091908 atau (021) 8092336.

Untuk download dokumen lengkapnya, silahkan klik disini


Keterangan Gambar:

PERPANJANGAN PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI OBH PERIODE 2016 - 2018

PERPANJANGAN PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI DILAKSANAKAN TANGGAL 2 NOVEMBER - 20 NOVEMBER 2015

VERIFIKASI DAN AKREDITASI

PENDAFTARAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI TGL.9-30 OKT HANYA UNTUK ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG BARU (2016-2018). BAGI ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LAMA (2013-2015) AKAN DILAKUKAN DENGAN MEKANISME RE-AKREDITASI DAN AKAN DIUMUMKAN DALAM WAKTU DEKAT

Pemberitahuan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum

Berdasarkan  hasil  evaluasi  atas sosialisasi  Sistem  lnformasi  Database  Bantuan  Hukum (SlD BANKUM)  yang  telah  diselenggarakan  di beberapa daerah,  terdapat  Organisasi  Bantuan Hukum yang terkendala  dengan jaringan  internet.  Oleh karena  itu,  merujuk  pada Surat Edaran  Kepala Badan Pembinaan Hukum  Nasional dengan  nomor  PHN-UM.01.01-53  Tentang  Percepatan Akses  Keadilan Bagi Masyarakat  Khususnya  Orang Miskin  atau  Kelompok Orang Miskin bahwa  terhadap  Organisasi Bantuan  Hukum  yang  terkendala  dengan jaringan  internet,  maka dapat diperbolehkan  melakukan pengajuan  permohonan  dan  pencairan  anggaran bantuan  hukum  dengan cara  manual atau  datang langsung  ke  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  seternpat  sampai  batas Perjanjian

Kerja/Kontrak berakhir Tahun  2015. 

Meskipun  demikian,  Organisasi  Bantuan  Hukum  tetap  harus menginput  data permohonan  dan  pencairan anggaran  bantuan  hukumnya  melalui  Aplikasi SID BANKUM,  dan  kepada Panitia  Pengawas Daerah  sebagai verifikator  permohonan  diharapkan seoptimal  mungkin menginput data dan  pencairan  anggaran bantuan hukum,  guna  memudahkan pelaksaaan  monitoring dan evaluasi  bantuan  hukum  Tahun  2015.

Demikian  atas  perhatian  dan  kerjasamanya  diucapkan  terima  kasih.

 

Info Lebih lanjut bisa Anda download pada Unduh Dokumen > Pemberitahuan Pencairan Anggaran.pdf

Mekanisme Penggunaan Aplikasi SID BANKUM Online 2015

APLIKASI SID BANKUM ONLINE 2015

 

Aktivasi Akun Organisasi Bantuan Hukum

  1. OBH mendaftarkan email yang akan digunakan sebagai akun untuk masuk ke dalam Aplikasi SID BANKUM kepada staff admin BPHN.
  2. Setelah itu, Admin BPHN akan mengirimkan Aktivasi Akun ke email OBH.
  3. OBH melakukan aktivasi dengan mengisi data-data OBH dengan lengkap.
  4. Langkah terakhir adalah reset password akun yang akan digunakan untuk login Aplikasi SID BANKUM Online.
  5. OBH melakukan login Aplikasi SID BANKUM Online.
  6. Kemudian OBH dapat melakukan transaksi Permohonan Bantuan Hukum dengan Kuota anggaran yang telah ditentukan.

 

MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

  1. OBH melakukan Permohonan Bantuan Hukum
  2. OBH menunggu verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
  3. KANWIL VERIFIKATOR melakukan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
  4. OBH membaca notifikasi status Permohonan Bantuan Hukum dan unduh Surat Pernyataan
    • Jika di tolak maka, OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan KANWIL VERIFIKATOR yang harus diperbaiki
    • Jika di terima maka, OBH dapat melakukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum.
  5. OBH melakukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum dan melampirkan Surat Pernyataan yang sudah di tanda tangani dan di scan
  6. OBH menunggu verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
  7. KANWIL VERIFIKATOR melakukan Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Hukum
  8. OBH membaca notifikasi status Permohonan Pencairan Bantuan Hukum
    • Jika di tolak maka, OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan KANWIL VERIFIKATOR yang harus diperbaiki
    • Jika di terima maka, OBH dapat menunggu KANWIL PENERIMA BARANG DAN JASA membuat dokumen (Berita Acara Serah Terima & Berita Acara Pembayaran).
  9. KANWIL PENERIMA BARANG DAN JASA melakukan pembuatan Berita Acara Serah Terima & Berita Acara Pembayaran.
  10. OBH membaca notifikasi bahwa BAST sudah selesai di buat oleh KANWIL PENERIMA BARANG DAN JASA
  11. OBH unduh file BAST
  12. OBH mengupload file BAST yang sudah di tandatangani dan di scan
  13. OBH menunggu KANWIL KEUANGAN mengirimkan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
  14. KANWIL KEUANGAN melakukan upload dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
  15. OBH membaca notifikasi bahwa dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah di upload
  16. OBH mengunduh dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)

Keterangan Gambar:

Surat Edaran Akreditasi Ulang OBH 2013-2015
Kepmen Nomor M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 Tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
Pengumuman Verifikasi Akreditasi OBH
Surat Edaran Verifikasi Akreditasi OBH
Form Pendaftaran Calon OBH
Juklak Verifikasi/Akreditasi OBH
Formulir Pendaftaran Verifikasi Secara Manual
Mekanisme Penggunaan Aplikasi SID BANKUM
Surat Edaran Percepatan Akses Keadilan
Surat Edaran Mekanisme Aplikasi SID BANKUM
Template Addendum Kontrak 2015
Laporan Tahunan Bantuan Hukum
Surat Edaran Pelaksanaan Bantuan Hukum 2016
MoU TNP2K
MoU Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
MoU Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Kepala Kepolisian R.I
MoU Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Menteri Dalam Negeri R.I
MoU Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dan Kejaksaan Agung R.I
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2013 tentang Verifikasi
Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi
Surat Edaran Verifikasi dan Akreditasi
Template Addendum Kontrak 2015
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013
PERMENKUMHAM RI NO.10 TAHUN 2015
Juklak Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum
Juklak Permohonan Bantuan Hukum dan Pencairan Bantuan Hukum
Video Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Non Litigasi Penyuluhan Hukum
Manual Book Daftar Verasi Calon OBH 2015-2018
Manual Book Verifikasi Calon OBH (untuk Verifikator)
Manual Book Permohonan Bantuan Hukum (Non Litigasi)
Manual Book Cara Melakukan Aktivasi Akun OBH
Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum (Litigasi)
Cara Mengajukan Pemohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum (Litigasi)
Cara Mengajukan Permohonan Bantuan Hukum (Non litigasi)
cara mengajukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum (Non Litigasi)