SID BANKUM

Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024

https://sidbankum.bphn.go.id/front/download?filename=4699_sk_menkumham_tentang_lembaga_atau_organisasi_bantuan_hukum_yang_lulus_verifikasi_dan_akreditasi_sebagai_pemberi_bantuan_hukum_periode_tahun_2022-2024..pdf

Pengumuman Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum dan Reakreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024

https://drive.google.com/file/d/1fnRUowQIcPYuBW_fajKg0S6njSk8iOT0/view?usp=sharing

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-01.HH.07.02 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM PERIODE TAHUN 2019 S.D. 2021 https://drive.google.com/open?id=1nLNiiiMpH99IzH6MSbS89Gj3KFW0QvJl

Pengumuman Verifikasi dan Akreditasi Calon Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2019-2021

https://drive.google.com/file/d/1drOxo05eWYddwSb0_LawwRFLqMfUs92n/view?usp=sharing

Pengumuman Perpanjangan Sertifikasi/ Akreditasi Ulang Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016-2018

https://drive.google.com/file/d/1rHfJZpIhRqrQYMsz87wpZCoP33IRzg8b/view?usp=sharing

Kepada yth. Pengguna Aplikasi,

Dalam rangka meningkatkan layanan sistem, maka Kami berencana melakukan pemindahan Data Center baru. Pemindahan Data Center Baru ini yang akan menyebabkan terjadinya downtime (sistem kami tidak dapat diakses) pada hari Kamis malam - Jum'at, 04-05 Mei 2017. 

Terima kasih,

Salam,
Helpdesk SIDBANKUM

Sehubungan dengan adanya penyesuaian RKAKL/SBK khusus utk pengajuan permohonan dan pencairan kegiatan nonlitigasi sementara dikunci.

Dan akan segera dibuka bersamaan dg Surat Edaran dari Ka.BPHN dalam waktu dekat. Demikian menjadi maklum.

Terimakasih.

Salam

Admin PHN

1.  Pendahuluan

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: SP DIPA-013.10.1.409288/2017 Tanggal 07 Desember 2016 perlu kami sampaikan perihal teknis pelaksanaan bantuan hukum tahun 2017 guna pelaksanaan bantuan hukum yang lebih baik.

2.  Maksud dan Tujuan

Untuk memberikan petunjuk bagi Panitia Pengawas Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum (Organisasi Bantuan Hukum) melaksanakan bantuan hukum tahun 2017.

3.  Ruang Lingkup

     Surat Edaran ini meliputi tata cara atau mekanisme pelaksanaan bantuan hukum tahun 2017 yang harus dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah dan Organisasi Bantuan Hukum.

4.  Dasar

a.     Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

b.     Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

c.      Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan;

d.     Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.      Pelaksanaan Bantuan Hukum wajib dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum).

2.      Perkara yang sudah dilaporkan oleh OBH tahun 2016 (tahap 1 di Sidbankum) dan belum bisa dibayar disebabkan karena anggaran yang sudah habis, sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.03.03-48 tertanggal 18 November 2016 tentang Pembatalan Pelaksanaan Addendum III Triwulan IV T.A. 2016, dapat dibayar berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sepanjang pendampingan tahap penyidikan, gugatan, atau pemeriksaan pendahuluannya diselesaikan tahun 2016.

3.      Pembayaran perkara sebagaimana dimaksud angka 2 dianggarkan dengan penganggaran yang tidak mengurangi Pagu Anggaran 2017.

4.      Dalam hal perkara dimaksud tahapan pendampingannya berlanjut pada tahun 2017, maka dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan besaran biaya yang berlaku pada tahun 2017.

5.      Perkara lanjutan sebagaimana dimaksud angka 4 merupakan perkara yang tahapan pendampingan kasusnya (penyidikan, gugatan, dan pemeriksaan pendahuluan) sudah pernah dibayarkan pada tahun 2016 dan tahapan pendampingan berikutnya berlanjut pada tahun 2017;

6.      Anggaran Tahun 2017 hanya diperuntukan bagi perkara lanjutan dan perkara baru tahun 2017;

7.      Jika anggaran yang dimiliki OBH tahun 2017 sudah habis terserap, OBH tetap dapat menerima permohonan Bantuan Hukum yang dapat dibayarkan melalui usulan APBN-P dengan Perjanjian Tambahan/addendum kontrak Penambahan Anggaran;

8.      Kepala Kantor Wilayah segera membentuk Panitia Pengawas Daerah (Panwasda).

9.      Penandatanganan dan pencantuman anggaran masing-masing OBH di dalam perjanjian/kontrak tahun 2017 disesuaikan dengan format yang telah disiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional.

10.   Perjanjian/kontrak tahun 2017 wajib disampaikan oleh Panitia Pengawas Daerah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

11.   Terhadap perjanjian/kontrak tahun anggaran 2017 tetap dapat dilakukan addendum dengan mekanisme pengalihan anggaran dari OBH yang tidak aktif kepada OBH yang aktif dan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.

12.   Addendum sebagaimana dimaksud angka 11 didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Daerah di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Pengawas Pusat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ditetapkan di   Jakarta

pada tanggal 27 Februari 2017  

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,

Prof. Dr. ENNY NURBANINGSIH, S.H., M.HUM.

NIP: 19620627 198803 2 001

 Lihat surat klik link di bawah:

https://drive.google.com/open?id=0BzJ9gUe2vdmMTU41bnJScm9JYjA

Periode : 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016

* DATA BAGIAN KEUANGAN BPHN (versi OM SPAN DJPB Kemenkeu

Buka link di bawah ini untuk mengunduh PKS

https://drive.google.com/open?id=0BzJ9gUe2vdmMRmNmZV9TaU0wVFk

Buka link di bawah untuk mengunduh MoU 

https://drive.google.com/folderview?id=0BzJ9gUe2vdmMdnBUaS1UMWNMSjg&usp=sharing

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.HN.03.03 TAHUN 2016 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 s.d. 2018, bersama ini diumumkan hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2016 s.d. 2018.

1. Organisasi Bantuan Hukum yang lulus harus melakukan penandatanganan kontrak dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan wajib memenuhi semua ketentuan yang tertuang di dalam kontrak;

2. Apabila pada setiap tahun anggaran periode tahun 2016 s.d. 2018 tidak memenuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak atau bahkan tidak melakukan penandatanganan kontrak, maka Organisasi Bantuan Hukum dimaksud dapat ditinjau kembali mengenai status akreditasinya.

KEPMEN: https://drive.google.com/open?id=0BzeKuzjrYh_7eEVsSDBBY1BTT2M

LAMPIRAN KEPMEN: https://drive.google.com/open?id=0BzeKuzjrYh_7Sk1yRnZibmpGVlE

APLIKASI SID BANKUM ONLINE 2015

Aktivasi Akun Organisasi Bantuan Hukum

1. OBH mendaftarkan email yang akan digunakan sebagai akun untuk masuk ke dalam Aplikasi SID BANKUM kepada staff admin BPHN.
2. Setelah itu, Admin BPHN akan mengirimkan Aktivasi Akun ke email OBH.
3. OBH melakukan aktivasi dengan mengisi data-data OBH dengan lengkap.
4. Langkah terakhir adalah reset password akun yang akan digunakan untuk login Aplikasi SID BANKUM Online.
5. OBH melakukan login Aplikasi SID BANKUM Online.
6. Kemudian OBH dapat melakukan transaksi Permohonan Bantuan Hukum dengan Kuota anggaran yang telah ditentukan.

MEKANISME PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

1. OBH melakukan Permohonan Bantuan Hukum
2. OBH menunggu verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
3. KANWIL VERIFIKATOR melakukan Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
4. OBH membaca notifikasi status Permohonan Bantuan Hukum dan unduh Surat Pernyataan
   • Jika di tolak maka, OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan KANWIL VERIFIKATOR yang harus diperbaiki
   • Jika di terima maka, OBH dapat melakukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum.
5. OBH melakukan Permohonan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum dan melampirkan Surat Pernyataan yang sudah di tanda tangani dan di scan
6. OBH menunggu verifikasi Permohonan Bantuan Hukum
7. KANWIL VERIFIKATOR melakukan Verifikasi Permohonan Pencairan Bantuan Hukum
8. OBH membaca notifikasi status Permohonan Pencairan Bantuan Hukum
   • Jika di tolak maka, OBH wajib memperbaiki data sesuai alasan yang dilampirkan KANWIL VERIFIKATOR yang harus diperbaiki
   • Jika di terima maka, OBH dapat menunggu KANWIL PENERIMA BARANG DAN JASA membuat dokumen (Berita Acara Serah Terima & Berita Acara Pembayaran).
9. KANWIL PENERIMA BARANG DAN JASA melakukan pembuatan Berita Acara Serah Terima & Berita Acara Pembayaran.
10. OBH membaca notifikasi bahwa BAST sudah selesai di buat oleh KANWIL PENERIMA BARANG DAN JASA
11. OBH unduh file BAST
12. OBH mengupload file BAST yang sudah di tandatangani dan di scan
13. OBH menunggu KANWIL KEUANGAN mengirimkan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
14. KANWIL KEUANGAN melakukan upload dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
15. OBH membaca notifikasi bahwa dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) sudah di upload
16. OBH mengunduh dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)